Pengalihan Kekuasaan VOC kepada Kerajaan Belanda

Pengalihan Kekuasaan VOC kepada Kerajaan Belanda
a. Pembubaran VOC
    Memasuki akhir abad ke-18 kejayaan VOC mulai merosot.
Hal ini disebabkan oleh faktor internal dalam tubuh VOC itu sendiri
maupun faktor eksternal di luar VOC yang menggerogoti
keberadaan VOC.
    Adapun faktor internal yang menyebabkan kemerosotan
VOC adalah:
  1) Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi.
  2) Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan
VOC yang sangat luas.
    Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC
adalah:
  1) Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke
tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte.
  2) Reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam
bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan
tenaga.
Keadaan yang kian parah dan mengkhawatirkan menyebabkan
Belanda mengambil sikap, pada tangal 31 Desemnber 1799
VOC dibubarkan dan pemerintah kolonial di Indonesia mulai
dkendalikan langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda.
b. Pemerintaham Herman W. Daendels
    Sejak Belanda jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1795,
Belanda diubah namanya menjadi republik Bataaf dan diperintah
oleh Louis Napoleon, adik kaisar Napoleon Bonaparte. Di samping
itu, pemerintah Prancis mengkhawatirkan keadaan di Pulau Jawa
sebagai daerah jajahan Belanda akan direbut oleh Inggris yang
saat itu tidak berhasil dikuasai oleh Prancis. Oleh karena itu, pada
tanggal 1 Januari 1808 Louis Napoleon mengutus Herman W.
Daendels ke Pulau Jawa.
    Pada tanggal 15 Januari 1808 Daendels menerima kekuasaan
dari Gubernur Jenderal Weise. Daendels dibebani tugas mempertahankan
Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggis telah
menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatra, Ambon, dan Banda.
    Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh
Daendels, antara lain:
  1) Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari
berbagai suku bangsa di Indonesia.
  2) Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
  3) Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon.
  4) Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, sepanjang
kurang lebih 1.100 km.
  5) Membangun benteng-benteng pertahanan.
    Dalam rangka mewujudkan langkah-langkah tersebut
Daendels menerapkan sistem kerja paksa (rodi). Selain menerapkan
kerja paksa Daendels melakukan berbagai usaha untuk
mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Langkah tersebut
antara lain:
  1) Mengadakan penyerahan hasil bumi (contingenten).
  2) Memaksa rakyat-rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah
Belanda dengan harga murah (verplichte leverantie).
  3) Melaksanakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan
kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.
  4) Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing seperti
kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina.
    Daendels merupakan penguasa yang disiplin, tegas, dan kejam,
sehingga dikenal sebagai gubernur jenderal yang bertangan besi.
Ia juga dijuluki Tuan Besar Guntur atau Jenderal Mas Galak.
Tindakan Daendels ini di mata orang Belanda sendiri ternyata sangat
dibenci. Daendels juga menjual tanah milik negara kepada
pengusaha swasta asing, berarti ia telah melanggar undang-undang
negara. Hal tersebut mengakibatkan ia dipanggil pulang ke
negerinya dan diganti Jenderal Jassens pada tahun 1811.
    Jassens ternyata berbeda dengan Daendels, ia lemah dan
kurang cakap. Pemerintah Jassens mewarisi situasi keamanan dan
ekonomi yang sangat buruk dan dibayang-bayangi ancaman Inggris
sewaktu-waktu. Pada bulan Agustus 1811 Inggris mendarat di
Batavia dipimpin Lord Minto. Belanda melakukan perlawanan
terhadap Inggris, tetapi tidak berhasil. Akibat serangan Inggris
tersebut Belanda menyerah dan akhirnya menandatangani
Kapitulasi Tuntang 11 September 1811.
Isi Perjanjian Tuntang adalah:
  1) Seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di kawasan Asia
Tenggara harus diserahkan kepada Inggris.
  2) Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.
  3) Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar
Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.
    Isi pokok Perjanjian Tuntang tersebut membawa pengaruh
langsung bagi bangsa Indonesia, yaitu wilayah Nusantara
diserahkan kepada EIC (Inggris) yang bermarkas di Calcuta India.
Akibat Kapitulasi Tuntang tersebut Indonesia jatuh ke tangan
Inggris.